Properti

Cara Mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

Panduan Persyaratan Mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Cara Mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung. Ingin mendirikan bangunan rumah, kantor atau gedung? berikut ini tahapan pengurusan ini PBG sebelum melakukan proses konstruksi.

1. Diajukan Sebelum Konstruksi

Ketentuan mengenai PBG diatur lebih rinci di Pasal 253 PP tersebut. Seperti dikutip detikcom, Senin (1/3/2021), disebutkan pada Ayat 1 dokumen rencana teknis diajukan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau pemerintah daerah provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pemerintah pusat untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi.

Lalu, di Ayat 2 dijelaskan dalam hal Bangunan Gedung Fungsi Khusus (BGFK) dokumen rencana teknis diajukan kepada Menteri. BGFK sendiri ialah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya.

“PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung,” bunyi Ayat 3.

 

2. Dokumen yang Dipersiapkan

Dokumen rencana arsitektur mencakup:
  • Data penyedia jasa perencana arsitektur;
  • Konsep rancangan; Gambar rancangan tapak;
  • Gambar denah; Gambar tampak Bangunan Gedung;
  • Gambar potongan Bangunan Gedung;
  • Gambar rencana tata ruang dalam;
  • Gambar rencana tata ruang luar; dan Detail utama dan/atau tipikal.
Baca Juga:  Tipe Tanah Kavling Beserta Kelebihan dan Kelemahannya

Dokumen rencana struktur meliputi:

  • Gambar rencana struktur bawah termasuk detailnya;
  • Gambar rencana struktur atas dan detailnya;
  • Gambar rencana basemen dan detailnya;
  • dan Perhitungan rencana struktur dilengkapi dengan data penyelidikan tanah untuk Bangunan Gedung lebih dari 2 (dua) lantai.

Dokumen rencana utilitas berisi:

  • Perhitungan kebutuhan air bersih, listrik, penampungan dan pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, beban kelola air hujan, serta kelengkapan prasarana dan sarana pada Bangunan Gedung; Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran;
  • Gambar sistem proteksi kebakaran sesuai dengan tingkat risiko kebakaran;
  • Gambar sistem penghawaan atau ventilasi alami dan/atau buatan;
  • Gambar sistem transportasi vertikal;
  • Gambar sistem transportasi horizontal;
  • Gambar sistem informasi dan komunikasi internal dan eksternal;
  • Gambar sistem proteksi petir;
  • Gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan;
  • dan Gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, air limbah, dan air hujan.

Dokumen spesifikasi teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berisi jenis, tipe, dan karakteristik material atau bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing). Sebagaimana tertulis dalam ayat 1 Pasal 187 aturan tersebut dan diunduh melalui laman jdih.setkab.go.id pada Selasa (24/02/2021)

Baca Juga:  Perbedaan PBG dengan IMB, Perhatikan Hal ini Agar Tidak Salah

Selain itu, syarat selanjutnya yang mesti dipenuhi yaitu adanya kelengkapan dokumen berupa perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi. Di dalamnya meliputi adanya perhitungan volume masing-masing elemen aristektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan juga perpipaan (plumbing).

“Dokumen perkiraan biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup laporan uraian perhitungan biaya berdasarkan perhitungan volume masing-masing elemen arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing) dengan mempertimbangkan harga satuan Bangunan Gedung.

 

3. Yang Dilewati Buat Urus PBG

PBG sebagaimana dimaksud harus diajukan pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi. Di Ayat 5, tertulis PBG meliputi proses (a) konsultasi perencanaan, dan (b) penerbitan.

Adapun dokumen rencana teknik yang dimaksud pada Ayat 1 akan diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi sebagaimana Ayat 5 huruf a.

 

4. Cara mengurus PBG: Tahapan Konsultasi

Adapun proses konsultasi tersebut dimuat dalam Ayat 7 yang meliputi:

Baca Juga:  Asia Flooring Raih Banyak Kontrak Lantai Kayu di Tahun 2019

a. pendaftaran
b. pemeriksaan pemenuhan standar teknis, dan
c. pernyataan pemenuhan standar teknis.

“Konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diselenggarakan tanpa dipungut biaya,” bunyi Ayat 8.

 

5. Pendaftaran Lewat SIMBG

Sementara pendaftaran sendiri dilakukan oleh pemohon atau pemilik melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan pendataan bangunan gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.

Pada Ayat 10, pemohon atau pemilik yang mendaftar harus menyampaikan informasi berup (a) data pemohon atau pemilik, (b) data bangunan gedung, dan (c) dokumen rencana teknis.

“Kepala Dinas Teknis menugaskan sekretariat untuk memeriksa kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 10,” bunyi Ayat 12.

Sementara, untuk BGFK, menteri menugaskan sekretariat pusat untuk memeriksa kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 10.

6. Pemberitahuan Jadwal Konsultasi

“Setelah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinyatakan lengkap, sekretariat memberikan jadwal konsultasi perencanaan kepada pemohon atau pemilik melalui SIMBG,” bunyi Ayat 14.

Builder Indonesia

Builder ID, Platform Online terdepan tentang teknologi konstruksi. Teknik perkayuan, teknik bangunan, Teknik pengelasan, Teknik Kelistrikan, teknik konstruksi, teknik finishing dan pengecatan.Review produk bangunan, review Alat pertukangan, informasi teknologi bahan bangunan, inovasi teknologi konstruksi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker